Sumber video dari Aljazeera
Sejak 7 Oktober 2023, konflik antara Israel dan Palestina telah mencapai titik eskalasi baru yang memicu perhatian internasional. Serangan udara, pemboman, dan operasi militer yang dilakukan oleh Israel telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dan memperburuk situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya. PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia mengidentifikasi berbagai tindakan yang dilakukan oleh Israel sebagai kejahatan perang, meliputi serangan yang tidak proporsional, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, serta penghancuran infrastruktur penting.
Awal Eskalasi pada 7 Oktober 2023
Pada tanggal 7 Oktober 2023, konflik kembali meletus setelah insiden serangan oleh kelompok bersenjata Palestina, yang menewaskan puluhan warga sipil Israel. Kejadian ini dipicu oleh perilaku bar-bar pemukim ilegal Israel yang mengusir rakyat Palestina dari Mesjid Al Aqsa. Pemukim Ilegal tersebut menodai kesucian mesjid Aqsa. Selang beberapa bulan sebelumnya, Tentara Israel menganiaya jemaah Mesjid Aqsa yang sedang Itikaf pada bulan Ramadan dan banyak warga Palestina cedera, di perlakukan layaknya binatang oleh tentara Zionis Israel.
Israel menanggapi dengan serangkaian serangan udara besar-besaran di Jalur Gaza, menargetkan bangunan-bangunan yang diduga menjadi markas kelompok militan. Namun, serangan-serangan ini juga menewaskan banyak warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Tindakan militer yang tidak proporsional ini mendapat kecaman internasional, terutama karena dianggap melanggar hukum humaniter internasional.
Tindakan yang Dianggap sebagai Kejahatan Perang
1. Serangan Terhadap Warga Sipil Dalam serangan udara dan darat yang dilakukan oleh Israel, banyak warga sipil Palestina yang menjadi korban, termasuk anak-anak dan wanita. Menurut laporan PBB, serangan Israel kerap kali menargetkan wilayah-wilayah sipil yang padat penduduk tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap non-kombatan. Hal ini melanggar Konvensi Jenewa, yang melarang serangan langsung terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata.
2. Penggunaan Senjata Terlarang Laporan dari organisasi kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa Israel menggunakan senjata yang dilarang dalam perang, termasuk penggunaan bom fosfor putih di area padat penduduk. Fosfor putih menyebabkan luka bakar yang parah dan tidak dapat dibenarkan dalam penggunaannya di kawasan sipil karena efek destruktifnya yang luas.
3. Blokade yang Mencekik Gaza Jalur Gaza mengalami blokade ketat selama lebih dari satu dekade, tetapi setelah eskalasi pada Oktober 2023, blokade tersebut diperketat lebih lanjut. Israel membatasi aliran barang-barang esensial seperti makanan, obat-obatan, dan pasokan energi ke Gaza, yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Akses terbatas terhadap bantuan medis dan suplai vital juga memperburuk kondisi kesehatan di wilayah tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai hukuman kolektif, yang merupakan pelanggaran hukum internasional.
4. Penghancuran Infrastruktur Kritis Selama periode Oktober 2023 hingga 2024, serangan Israel juga menargetkan infrastruktur penting Palestina, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas penampungan pengungsi. Serangan terhadap infrastruktur sipil ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Serangan terhadap fasilitas kesehatan adalah pelanggaran serius terhadap hukum perang, karena rumah sakit harus dilindungi dari serangan.
Respon Internasional
Komunitas internasional bereaksi dengan kecaman keras terhadap tindakan Israel, dengan banyak negara menyerukan gencatan senjata segera. PBB mengadakan beberapa pertemuan darurat untuk membahas situasi tersebut, dan beberapa negara menyerukan investigasi independen terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Amnesty International dan Human Rights Watch mengeluarkan laporan yang menuduh Israel melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk dugaan kejahatan perang.
Namun, meskipun ada tekanan internasional, tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan sering kali terhalang oleh dukungan politik yang diterima Israel dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, yang berulang kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam tindakan militer Israel.
Dampak Kemanusiaan
Selama satu tahun terakhir, dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat mengerikan. Data menunjukkan bahwa ribuan warga Palestina tewas, sebagian besar adalah warga sipil, sementara ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Infrastruktur vital hancur, dan blokade yang terus berlangsung membuat sulitnya akses bantuan kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan internasional menghadapi kesulitan besar dalam memberikan bantuan karena pembatasan yang diberlakukan oleh Israel.
Kesimpulan
Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sejak 7 Oktober 2023 hingga Oktober 2024 telah memperburuk konflik yang sudah lama berlangsung ini. Tindakan-tindakan militer yang tidak proporsional, penggunaan senjata terlarang, serta penghancuran infrastruktur sipil menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum perang dan hak asasi manusia. Meskipun komunitas internasional telah mengecam keras tindakan ini, solusi nyata untuk mengakhiri kekerasan dan penderitaan rakyat Palestina masih belum terlihat jelas. Desakan untuk pertanggungjawaban dan investigasi independen terhadap dugaan kejahatan perang harus terus dilakukan, dengan harapan bahwa keadilan suatu hari nanti akan tercapai untuk korban konflik ini.
